Yang Umrah, Yang Tertipu

Yang Umrah, Yang Tertipu
Oleh: Suprapto Estede

Dalam 3 bulan terakhir ini, hampir 11 ribu orang di seluruh Indonesia telah terpedaya oleh para penipu berkedok umrah. Kebanyakan mereka adalah korban paket umrah murah, sistem multi level marketing (MLM) dan penipuan umrah berkedok investasi.”

Itu bunyi berita yang hari-hari terakhir ini menghiasi banyak media massa. Tentu saja ini berita amat penting, tidak kalah penting dari berita-berita “penting” lainnya, dan harus menjadi perhatian serius kita semua. Disamping menyangkut pelaksanaan ibadah (umrah), banyaknya korban juga sudah amat memprihatinkan dan menyentuh rasa kemanusiaan dan persaudaraan kita. Cerita sedih mereka yang gagal berangkat umrah dan yang terlunta-lunta tak bisa pulang, sungguh telah menyesakkan dada.

Menurut data, jumlah jamaah umrah Indonesia adalah yang terbesar disamping Mesir dan Pakistan. Pada 2015, ada data bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan visa umrah untuk orang Indonesia hingga 1,2 juta orang. Animo yang besar dari saudara-saudara kita ini tentu patut kita syukuri. Tetapi bersamaan dengan itu kondisi demikian tentu sekaligus juga menuntut adanya manajemen dan regulasi yang jelas dan tegas, tidak hanya terhadap jamaahnya tetapi juga terhadap para penyelenggaranya.

Besarnya jumlah jamaah umrah itu telah berakibat tumbuh menjamurnya PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Dan faktanya, dari jumlah ribuan PPIU yang ada, tercatat hanya 648 yang telah terdaftar resmi di Kemenag (Kementerian Agama). Sementara jumlah yang tidak berijin, pemerintah pusat tidak memiliki daftarnya.

Ada banyak faktor yang mendorong naiknya jumlah jamaah umrah, antara lain karena angka waiting list (waktu tunggu untuk berangkat haji) yang terlalu lama, bisa 20 tahun bahkan lebih. Juga karena terbuai tawaran biaya yang sangat murah. Dan kondisi ini telah benar-benar “dimanfaatkan” oleh para penyelenggara umroh yang tidak bertanggung jawab.

Akibatnya sudah diketahui, berjatuhanlah korban penipuan di mana-mana dan dari semua kalangan, meski pemerintah (Kemenag) telah mengeluarkan dan mensosialisasikan “Lima Pasti” untuk mencegah agar calon jamaah tidak mudah tertipu, yaitu: Pastikan Travel Berizin, bukan travel bodong. Pastikan Penerbangan dan Jadual Keberangkatannya, sebaiknya memilih travel resmi yang menggunakan maskapai penerbangan yang memiliki rute terbang ke Indonesia. Pastikan Program Layanannya. Pastikan Hotelnya, baik hotel di Makkah, Madinah maupun di Jeddah. Dan pastikan Visanya. Akan lebih baik jika calon jamaah telah memiliki visa terlebih dahulu, agar tidak menjadi “sapi perah”.

Memang UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji telah menetapkan bahwa mereka yang membuka jasa pelayanan umrah tanpa izin dapat didenda lima ratus juta atau empat tahun penjara, namun ancaman sanksi ini ternyata tidak mempan bagi para penyelenggara tanpa ijin atau travel-travel bodong itu. Mereka bahkan makin banyak dan semakin gencar menjalankan operasinya, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan travel-travel berijin/tak berijin. Diantara mereka bahkan sudah terjadi persaingan ketat yang menjurus kepada kompetisi tidak sehat sehingga berani membanting biaya umrah hingga “ora tinemu nalar” alias tidak masuk akal karena terlalu murahnya. Dalam hal ini peran pemerintah perlu lebih dimaksimalkan dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi, sehingga masyarakat mengerti travel-travel mana yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Demikian juga pengawasan ketat dari Dirjen Pengawasan Haji dan Umrah.

Aparat penegak hukum dan Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah harus lebih proaktif dalam merespon setiap pengaduan dari masyarakat, khususnya dari jamaah yang jadi korban. Sanksi harus diberikan secara tegas dan mampu membuat takut dan jera para penipu itu sehingga tidak lagi berani “bermain-main” dengan sanksi hukum. Kerjasama Kemenag dan aparat berwenang harus terus ditingkatkan, termasuk peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bila perlu melakukan audit investigatif terhadap PPIU guna melindungi jamaah dari kemungkinan terdhalimi.

Gerakan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak PPIU dengan selebaran, brosur, spanduk atau banner penawaran ibadah umrah hingga ke pelosok desa harus mampu diimbangi dengan gerakan sosialisasi oleh pemerintah dan para “tokoh” untuk mengedukasi masyarakat dalam masalah ini (misalnya dengan gerakan Lima Pasti) secara nyata hingga pada pranata sosial yang terbawah.

Dan yang paling penting, masyarakat harus cerdas dan lebih berhati-hati ketika memilih travel umrah. Sebelum berangkat, calon jamaah harus memastikan berbagai hal terlebih dulu. Tidak boleh mudah percaya pada cerita atau testimoni mengenai travel tertentu yang disertai iming-iming pelayanan bagus dengan harga murah tanpa mempertimbangkan dampaknya di belakang.

Kemenag tidak dapat menetapkan harga standar untuk ibadah umrah, karena terbentur pada undang-undang persaingan usaha (UU tentang Kelompok Pelaku Usaha). Penetapan biaya hanya bisa untuk ibadah haji karena haji diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah hanya dapat memberikan referensi biaya minimal umrah, yaitu Rp. 20 juta. Sebagai tambahan, tiket kelas penerbangan maskapai yang paling murah saja (biasanya banyak transit dan menginap di negara perantara), harganya telah mencapai 500-700 dolar AS.

Kesadaran masyarakat untuk berpikir rasional (reasonable) sangat diharapkan akan dapat mengurangi angka korban penipuan. Niat yang mulia untuk menjalankan ibadah umrah harus diikuti dengan menjalankan prosesnya secara benar dan aman, memperhatikan petunjuk yang ada, sehingga tidak berakhir dengan penyesalan. Semoga tulisan ini bermanfaat.**

Suprapto Estede adalah Dosen/Lektor Kepala di STIE Cendekia.
Sumber:
Radar Bojonegoro, Jawa Pos, Minggu, 27 Maret 2016 halaman 26 kolom 2-5.

Leave Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *